Pemerintah Indonesia mengumumkan kesiapannya untuk memperkuat kerja sama pembangunan dengan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Upaya ini terutama ditujukan pada sektor ekonomi biru, ketahanan lingkungan, perdamaian dan keamanan, kesehatan, pembangunan SDM, dan infrastruktur.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam pertemuan puncak MSG ke-23 yang diadakan di Suva, Fiji, dari 18 hingga 23 Juni 2025.

Arrmanatha menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama MSG, dengan harapan dapat memberikan perubahan yang nyata bagi masyarakat.

“Kita harus menargetkan hasil konkret seperti penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan infrastruktur, serta penguatan perdagangan dan pendidikan,” ungkap Arrmanatha melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Dia juga menyoroti kedudukan strategis negara-negara MSG di wilayah Pasifik, yang mewakili 86 persen populasi, 98 persen PDB, dan mencakup hampir setengah dari ZEE di kawasan tersebut.

“Dengan melimpahnya sumber daya alam dan kekuatan sumber daya manusia, negara-negara MSG pasti bisa dan harus menjadi pemimpin di kawasan Pasifik,” tambahnya.

Konferensi MSG ke-23 dipimpin oleh Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Ligamamada Rabuka, dihadiri oleh pemimpin negara MSG serta Australia dan Tiongkok sebagai tamu undangan.

Partisipasi Indonesia dalam konferensi tersebut menandai satu dekade sejak RI bergabung sebagai Associate Member (AM) di MSG, yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam perdamaian dan kemakmuran di kawasan Pasifik.

Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah organisasi antar-pemerintah yang mencakup negara-negara Melanesia di Pasifik, yang meliputi Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis Kaledonia Baru (FLNKS).

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, budaya, dan politik antar negara anggotanya, serta memperjuangkan aspirasi bersama terutama dalam isu-isu terkait Melanesia.

—