Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyebutkan bahwa penindakan tambang ilegal di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak dapat dilakukan hanya oleh KPK. Pemberantasan ini memerlukan sinergi dengan instansi terkait.

“Tentu, langkah tindak lanjut ini juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK karena ini banyak stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lainnya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Senin (27/10/2025).

Budi menyatakan bahwa KPK merasa penindakan tambang ilegal merupakan tugas bersama yang perlu diselesaikan secara kolektif. Awalnya, temuan mengenai tambang ilegal ini lebih terkait dengan tugas KPK dalam hal koordinasi dan supervisi, bukan sebagai tindakan langsung.

“Artinya, ini menjadi concern (perhatian, red.) bersama untuk bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan yang masih muncul di sektor pertambangan ini, yang kemudian PR ini kita garap dan kerjakan bersama-sama supaya tata kelola pertambangan bisa terus kita perbaiki, sehingga dalam proses-proses dari hulu sampai ke hilir ini betul-betul melaksanakan proses-proses bisnis yang berintegritas,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, Dian Patria, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025), memaparkan tentang penemuan tambang ilegal tersebut. KPK mendorong pemerintah yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan tegas.

“Kalau dia tidak tegakkan, ya kami tegakkan. Bisa jadi dia bagian dari masalah. Sengaja. Itu yang selama ini banyak terjadi,” katanya.

Pada hari Jumat (24/10/2025), Menteri ESDM Bahlil menyerahkan temuan tambang ilegal di Mandalika kepada aparat penegak hukum untuk penanganan lebih lanjut.

“Kementerian ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya, maka proses hukum saja,” kata Bahlil.

—