Senin (20/10/2025) menjadi hari penting ketika Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,255 triliun oleh Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Uang tersebut terkait kasus korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya “Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan,”.

Presiden Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kejaksaan Agung atas kerja keras dan dedikasinya dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan. Menurutnya, langkah penyerahan uang pengganti tersebut adalah upaya penting untuk memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi di Indonesia “Bahwa kejaksaan telah melakukan satu penuntutan kepada grup korporasi yaitu Wilmar Group dan Musim Mas Group, serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu Rp17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13,255 (triliun),”.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan hasil penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi di sektor ekspor CPO. Ia menyebutkan bahwa kasus ini melibatkan beberapa korporasi besar seperti Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, dengan jumlah kerugian ekonomi negara yang mencapai Rp 17 triliun “Kejaksaan dalam mengungkap pemulihan kerugian negara merupakan suatu wujud upaya kejaksaan dalam menegakkan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan hanya untuk kemakmuran rakyat,”.

Lebih lanjut, Burhanuddin menambahkan bahwa terdapat selisih sekitar Rp4,4 triliun yang akan diselesaikan melalui jaminan aset perusahaan. Jaksa Agung menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat [[QUOTE_3]].

Acara ini meneguhkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan memulihkan keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Hadir dalam acara ini Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

—