Presiden Prabowo Subianto mengundang investor global dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah untuk bekerja sama dalam proyek strategis nasional Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa.

Ajakan ini disampaikan Prabowo saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis (12/6/2025).

“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,” kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah siap untuk melaksanakan pembangunan proyek strategis nasional Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa, yang menjadi infrastruktur kunci dalam menghadapi ancaman rob dan perubahan iklim yang ekstrem.

“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,” kata dia.

Prabowo mengungkapkan bahwa proyek yang membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, sudah direncanakan sejak 1995. Biaya pembangunan diperkirakan mencapai US$ 80 miliar, dan tahap awal di Teluk Jakarta diperkirakan memakan waktu 8 hingga 10 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, untuk memulai proyek besar ini, akan dibentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, guna menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.

“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,” jelas Prabowo.

—