Peringatan Prabowo kepada Mantan Direksi BUMN di Sentul

Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada para mantan petinggi badan usaha milik negara (BUMN) tentang pentingnya pengelolaan yang baik. Ia menyatakan bahwa mereka yang lalai akan segera dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Peringatan ini disampaikan dalam forum penting di Sentul, Bogor, yaitu Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Acara ini berlangsung pada hari Senin (2/2/2026).

Sebelumnya, Prabowo menyoroti pencapaiannya dalam menyatukan aset BUMN melalui Sovereign Wealth Fund (SWF), yang dikenal dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. “Saya telah menghimpun semua kekuatan dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah US$ 1 triliun, lengkapnya adalah US$ 1.040 miliar dolar asset under management,” tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, kesuksesan ini adalah bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan BUMN yang terfragmentasi menjadi banyak perusahaan. “Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan enggak? siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,” ungkapnya.

Karena pengelolaan yang kurang optimal, Prabowo memastikan akan meminta akuntabilitas dari jajaran direksi BUMN terdahulu. “Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,” tutur Prabowo.

“Kan mereka ngejek Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja, oh ya? tunggu aja panggilan, lu jangan nantang gue lu. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan tuhan yang maha besar, saya hanya takut itu,” tegas Kepala Negara.

  • Related Posts

    Interpol Indonesia Melacak Riza Chalid: Tim Sudah Bergerak

    Brigjen Pol Untung Widyatmoko, Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, mengonfirmasi bahwa mereka telah mengetahui lokasi negara tempat Mohamad Riza Chalid berada. Riza Chalid adalah salah satu dari sembilan…

    Kinerja KPK di 2025: Memerangi Korupsi Lewat 11 OTT

    Sepanjang tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menorehkan prestasi melalui 11 operasi tangkap tangan (OTT) serta menangani 48 kasus yang melibatkan suap dan gratifikasi. Langkah ini memperkuat posisi KPK sebagai…