Pemerintah Provinsi Jakarta diingatkan untuk tetap memberikan perhatian pada penanganan banjir meskipun anggaran Dinas Sumber Daya Air mengalami penyesuaian. Tantangan yang dihadapi cukup besar dan butuh penanganan serius.

Yuke Yurike, Ketua Komisi D DPRD Jakarta, menyoroti bahwa Dinas Sumber Daya Air akan mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan pada tahun 2026. Meski begitu, Yuke menegaskan bahwa prioritas harus tetap diberikan pada penanganan banjir “Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,”.

Yuke percaya bahwa meskipun ada efisiensi, dana di tingkat dinas dan suku dinas masih cukup untuk mendukung program utama. Selain itu, anggaran tersebut juga bisa menindaklanjuti keluhan masyarakat yang terhimpun dari berbagai sumber “Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,”.

Komisi D juga berkomitmen untuk terus memantau dan mengoptimalkan seluruh proyek yang berjalan di Dinas Sumber Daya Air. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penundaan yang malah merugikan masyarakat “Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,”.