Pemerintah optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai target sebesar 5,2% pada tahun 2025. Optimisme ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan paripurna Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin (15/12/2025).

“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,” kata Airlangga.

Airlangga menyoroti stabilitas ekonomi nasional, indikator makro yang positif, serta inisiatif untuk meningkatkan konsumsi akhir tahun dan kesejahteraan ekonomi keluarga sebagai pilar utama dalam mencapai target tersebut.

“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,” kata dia.

Menurut Airlangga, neraca perdagangan dan transaksi berjalan tetap dalam keadaan surplus, dengan cadangan devisa yang berada di level tinggi. Pertumbuhan kredit nasional yang terus meningkat dan likuiditas yang baik diperkirakan akan berdampak positif pada ekonomi tahun berikutnya.

“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,” ujarnya.

Untuk memastikan pertumbuhan tetap berjalan, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat melalui program belanja Natal dan Tahun Baru di platform online dan ritel nasional. Di samping itu, sektor pariwisata juga diperkuat dengan berbagai acara nasional sepanjang bulan Desember.

“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,” ungkapnya.

Airlangga juga mengajukan ide mengenai kebijakan fleksibilitas kerja untuk mendukung mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun.

“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, serta peningkatan inklusi keuangan nasional, merupakan langkah penting dalam penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga.

“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,” kata dia.

—