KP2MI memastikan perlindungan terhadap 110 warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam kasus penipuan daring di Kamboja. Keamanan mereka menjadi prioritas utama bagi pemerintah setelah terungkapnya kasus ini.

“Kami memastikan seluruh WNI yang menjadi korban maupun yang terlibat dalam kasus ini dalam kondisi aman,” ujar Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, melalui keterangan pers di Jakarta, Selasa.

Dari laporan terbaru KP2MI, 97 WNI berhasil melarikan diri dari tempat kerja mereka yang terlibat dalam penipuan daring. Selain itu, 13 WNI lainnya telah dievakuasi dari Chrey Thum, tempat aktivitas ilegal tersebut terjadi.

Sebelumnya, sebanyak 99 WNI diamankan oleh kepolisian setempat, sementara 11 orang menerima perawatan di rumah sakit. Saat ini, mereka telah dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Phnom Penh untuk menjalani pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut.

“Pemerintah Indonesia melalui KBRI Phnom Penh dan KP2MI bekerja sama secara intensif dengan otoritas Kamboja untuk menjamin perlindungan, pendampingan hukum, serta proses pemulangan yang manusiawi dan paksa,” kata Mukhtaruddin.

Di antara 11 WNI yang mengaku mengalami kekerasan, 4 di antaranya diidentifikasi sebagai pemimpin dalam operasi tersebut dan diduga terlibat dalam aksi kekerasan. Kepolisian Kamboja kini tengah menyelidiki kasus ini.

WNI yang terlibat berasal dari berbagai wilayah seperti Medan, Manado, Pontianak, dan Batam, dengan durasi tinggal di Kamboja mulai dari dua bulan hingga dua tahun. KP2MI telah mengirimkan tim untuk bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh dan pihak berwenang di Kamboja guna memastikan perlindungan mereka.

Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, dan KP2MI berkolaborasi dalam melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data pribadi serta perusahaan tempat para WNI bekerja. Proses pemulangan akan dilakukan setelah urusan hukum terselesaikan.

KP2MI juga menghimbau seluruh pihak terkait untuk meningkatkan langkah preventif agar WNI tidak terlibat dalam penipuan daring di Kamboja dan Myanmar, dengan mengedukasi masyarakat serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

“Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur kesepakatan kerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Pemerintah akan memperkuat kerja sama lintas kementerian dan aparat penegak hukum untuk memutus jaringan penipuan ilegal yang menjerat warga negara kita,” kata Mukhtarudin.

Mukhtarudin menambahkan bahwa KP2MI akan terus memantau dan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan perkembangan terbaru yang diterima dari KBRI Phnom Penh dan pihak berwenang Kamboja.

—