Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya korupsi dalam birokrasi, BUMN, dan BUMD yang sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, perilaku korupsi sudah sangat mengakar dan menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia yang tidak boleh diabaikan.

Korupsi yang merajalela ini adalah masalah serius yang harus segera diungkapkan dan ditangani.
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,” kata Prabowo di depan anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI pada sidang yang berlangsung di Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pada awal tahun 2025, pemerintah berhasil mendeteksi dan menyelamatkan dana APBN senilai Rp 300 triliun yang rawan disalahgunakan, termasuk biaya perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” ujar Prabowo.

Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang bisa mengarah pada kegagalan negara jika tidak segera diatasi. Pemerintah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah strategis yang mungkin tidak populer untuk menyelamatkan kekayaan nasional.

Masalah ekonomi yang mendistorsi kesejahteraan rakyat juga menjadi sorotan. Meski pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% dalam tujuh tahun terakhir, banyak rakyat masih kesulitan, termasuk petani dalam menjual hasil panen dan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Di sisi positif, Prabowo memaparkan beberapa capaian seperti pertumbuhan ekonomi 5,12% di Kuartal II – 2025 serta realisasi investasi Semester I – 2025 mencapai Rp 942 triliun, meningkat 13,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,” pungkasnya. (N-7)

—