Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan sengketa maritim di Blok Ambalat, Laut Sulawesi, secara damai, demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Meskipun diakui bahwa prosesnya masih panjang.

Perkara Ambalat belum dibawa ke Mahkamah Internasional atau Arbitrase Internasional. Indonesia menolak setiap intervensi sepihak dan menekankan perlunya penyelesaian melalui perundingan bilateral yang adil.

“Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia dan Malaysia menjunjung tinggi prinsip penyelesaian damai untuk setiap perbedaan,” kata Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Abdul Kadir Jailani, di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Menurut Abdul Kadir, kompleksitas teknis dari perundingan perbatasan membuatnya memakan waktu yang cukup lama. Sejak 2005, perundingan telah dilakukan sebanyak 43 kali putaran.

Dirinya optimistis bahwa kepemimpinan di Indonesia dan Malaysia berkomitmen kuat untuk menyelesaikan isu ini dengan baik. Negosiasi akan berdasar pada kepentingan nasional dan hukum internasional, termasuk UNCLOS.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menekankan bahwa penyelesaian sengketa Ambalat harus dilakukan dengan cara yang baik dan damai.

“Kita perlu mencari jalan keluar yang baik dan damai. Itikad baik dari kedua belah pihak adalah kuncinya,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di ITB, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025).

Isu Ambalat kembali mendapat perhatian setelah pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan yang menyebutkan belum tercapainya kesepakatan terkait batas maritim di Laut Sulawesi.

Di sidang Dewan Rakyat Malaysia di Kuala Lumpur, Selasa (5/8/2025), ia menyatakan bahwa perbatasan maritim yang belum disepakati terletak di “Laut Sulawesi,” berbeda dengan nama “Ambalat” yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Ia menekankan bahwa terminologi geografis harus mencerminkan kedaulatan dan hak hukum Malaysia. (Ant/N-7)

—