PPATK mengidentifikasi 2.115 rekening dormant milik pemerintah dengan saldo mencapai Rp530,55 miliar. Temuan ini memperlihatkan adanya aset yang tidak aktif tersebar di berbagai institusi keuangan “Berdasarkan data PPATK, sebanyak Rp169,37 miliar saldo rekening dormant itu berada di Himbara. Sedangkan di bank lainnya saldo rekening dormant milik pemerintah sebesar Rp361,18 miliar. Totalnya mencapai Rp 530,55 miliar,”.

Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, menyatakan bahwa 756 dari rekening dormant tersebut terdeteksi di bank Himpunan Milik Negara (Himbara) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sisanya, sejumlah 1.359 rekening, berada di bank-bank lainnya “Berdasarkan data PPATK, sebanyak Rp169,37 miliar saldo rekening dormant itu berada di Himbara. Sedangkan di bank lainnya saldo rekening dormant milik pemerintah sebesar Rp361,18 miliar. Totalnya mencapai Rp 530,55 miliar,” kata Ivan, di Jakarta, dikutip Kamis (7/8/225). Dana ini seharusnya digunakan untuk pembiayaan atau belanja pemerintah, namun tidak aktif sejak 5 Februari 2025.

Untuk mengatasi permasalahan ini, PPATK menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna menyelidiki penyebab ketidakaktifan rekening-rekening tersebut “Seharusnya dana ini (di rekening pemerintah) bergerak, enggak masuk dormant,” ujar Ivan. Deputi PPATK, Danang Tri Hartono, menambahkan bahwa diperlukan analisis lebih lanjut. Ia menduga kondisi ini mungkin terkait dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) “Begitu kami temukan rekening dormant, dan di atas 1 tahun masih dormant, berarti masih ada sesuatu. Secara pertanggung jawaban di BPK mungkin clear, tapi uangnya masih ada. Sehingga ini menjadi perhatian kami dan ini harus dianalisis lebih lanjut,” kata Danang.