Bank Indonesia (BI) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami peningkatan di semester kedua tahun 2025. Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diproyeksikan berkisar antara 4,6% hingga 5,4%.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global seperti kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS) dan ketegangan di Timur Tengah.
“Berbagai respons kebijakan perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi permintaan domestik maupun eksternal,”
kata Perry Warjiyo, dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Bulan Juni 2025, di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Menurut Perry, proyeksi perbaikan pertumbuhan ekonomi di semester II 2025 didasarkan pada kinerja ekonomi triwulan II 2025 yang menunjukkan hasil yang lebih positif, terutama dari sektor ekspor nonmigas.
Kinerja ekspor nonmigas pada triwulan II 2025 mengalami peningkatan, dikarenakan adanya percepatan pengiriman ekspor ke Amerika Serikat sebagai langkah antisipatif dari para eksportir terhadap kebijakan tarif AS.
Namun, perlambatan konsumsi rumah tangga dan investasi yang terjadi pada triwulan II 2025 memerlukan dorongan agar dapat kembali bertumbuh, terutama dengan bantuan kebijakan pemerintah.
Dari sisi pemerintah, dilakukan kebijakan fiskal yang bertujuan mempercepat belanja dengan memberikan gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memberikan subsidi transportasi, serta memperbesar bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat.
Dari sisi Bank Indonesia, langkah penurunan suku bunga dan pelonggaran likuiditas dilakukan melalui kebijakan moneter yang disertai dengan peningkatan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendukung pembiayaan kredit ke sektor-sektor prioritas yang dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi.
“Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil pemerintah termasuk implementasi program Asta Cita,”
kata Perry.




